Sunday, 12 June 2011

hukum waris perdata

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Waris Perdata di Indonesia, terdapat beberapa macam cara yang dianut oleh masyarakat Indonesia dikarenakan banyaknya ras, suku, agama, dll yang hidup berdampingan, berinteraksi satu sama lain di dalamnya. Hukum perdata ini ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis ialah Hukum Perdata sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Hukum perdata yang tidak tertulis tersebut adalah Hukum Adat. Dari dua macam hukum ini nanti yang akan dibicarakan dalam makalah ini ialah Hukum Perdata yang tertulis sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selanjutnya, Hukum waris perdata dalam kitab Undang-undang Hukum perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap harta kekayaannya semasa ia hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-undang, maka harus ada resiko hukum yang di kemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia. Unsur paksaan dalam Hukum waris perdata misalnya, ketentuan pemberian hak mutlak (legitime portie) kepada ahli waris tertentu dalam jumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut. Mewaris dalam Undang-undang memiliki bagian mutlak (legitime portie), yaitu bagian untuk melindungi perbuatan dari pewaris dari pembuat wasiat yang mengesampingkan legitimaris. Maka, dalam hal ini akan dibahas sedikit demi sedikit hal yang berkaitan dengan hukum waris dan beberapa cara penyelesaian dalam pembagian harta warisan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pengertian

Yang dimaksud dengan Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain. Sedangkan Hukum waris itu sendiri (Erfrecht, KUHS pasal 830 dst.) ialah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan orang itu kepada orang lain. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan Hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan di dalam pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian Hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris), dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa waris mewaris. Pengertian Hukum Waris dalam Hukum Perdata menurut beberapa pakar atau ahli:

a. Wirjono Projodikoro “bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”
b. A Pitlo : “Hukum Waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga”.

B. Unsur-unsur Hukum Waris Perdata
a. Pewaris
Merujuk pada bunyi pasal 830 KUH Perdata , pewaris yaitu setiap orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.
b. Ahli waris
Adalah orang-orang yang secara langsung memiliki hubungan darah maupun kekeluargaan dengan pewaris. Secara garis besar ada dua kelompok yang layak dan berhak menjadi ahli waris, pertama yaitu kelompok orang-orang yang sudah ditentukan dalam Hukum dan Undang-undang yang disebutkan dalam pasal 832 KUH Perdata, yang kedua adalah kelompok orang-orang yang menjadi ahli waris karena si meninggal pernah melakukan perbuatan-perbuatan Hukum tertentu, misalnya perbuatan Hukum pengakuan anak di luar nikah yang tidak akan mendapat warisan jika pewaris tidak mengakuinya secara syah (dengan akta pengakuan anak, dalam wasiat, atau dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 280 KUH Perdata), dan perbuatan Hukum dengan membuat wasiat.
Penggolongan ahli waris menurut Hukum Waris Perdata adalah:
• Golongan pertama yaitu terdiri dari suami/istri, anak-anak pewaris beserta keturunannya (diatur dalam pasal 852 KUH Perdata).
• Golongan kedua terdiri dari Bapak dan Ibu, atau salah satu dari bapak dan ibu, beserta saudara dan keturunannya (pasal 854-857 KUH Perdata).
• Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dalam garis sebapak maupun seibu (pasal 853, 858 KUH Perdata).
• Golongan keempat, yaitu saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam (pasal 850, 858, 861 KUH Perdata).
c. Harta warisan
Pada umumnya diartikan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya

C. Cara-cara pembagian warisan
Ada dua cara untuk menyelenggarakan pembagian warisan yaitu:
1. Pewarisan menurut Undang-undang (wettelijk erfrecht atau ab intestato)
Ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat keberapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh Undang-undang (warisan karena kematian = warisan ab intestato).
Pada pewarisan menurut Undang-undang terdapat pengisian tempat (plaatsvervulling) artinya apabila ahli waris yang berhak langsung menerima warisan, telah mendahului meninggal dunia atau karena sesuatu hal dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris; maka anak-anaknya berhak menggantikan menjadi ahli waris dan demikianlah seterusnya. Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi perlindungan Hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah. Kedudukan sebagai ahli waris tetap ada pada si meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti saja.
Apabila si pewaris yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri maupun saudara-saudara, maka terjadilah pecah dua (kloving), artinya warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama yaitu satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah menurut garis pancar bapak ibu lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk keluarga yang sama garis pancar ibu.

2. Pewarisan berwasiat (testament atau testamentair erfrecht)
Yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris karena ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal. Wasiat itu harus dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya dalam akte notaris (warisan testamenter). .

Ahli waris menurut Undang-undang, yaitu karena kedudukannya sendiri (uit eigenhoofde) menurut Undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat, yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat. Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yang artinya penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgeenam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus, orang yang menerima legaat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat tersebut meninggal dunia.

Di samping itu ada bagian harta kekayaan yang disebut legitieme portie (bagian yang sudah diatur menurut Undang-undang) yaitu bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris menurut garis menegak yang tidak dapat diganggu gugat; artinya oleh di pewaris tidak boleh diberikan kepada orang lain baik pada masa hidupnya maupun sesudah ia meninggal.
Ahli waris yang berhak atas legitime portie itu disebut legitimaris, seperti anak, cucu, dan orang tua.

Hukum Waris Perdata, tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, Hukum Waris Perdata, hanya berlaku untuk:
a. Bagi golongan orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
b. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
c. Golongan Timur Asing lainnya dan golongan orang-orang Pribumi yang menundukkan diri.
Hukum Waris Perdata sangat erat kaitannya dengan Hukum Keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula system hukum waris yang bersangkutan seperti system kekeluargaan, system kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan tersebut. System kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah system kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam system ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun istri. System kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah system secara individual, ahli waris mewarisi secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.
Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut masih termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dari uang.

System hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan system hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh semua ahli waris, Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta peninggalan belum dikurangi hutang dan biaya lain-lainnya, sedangkan harta warisan sudah dikurangi hutang dan biaya lain-lainnya.
Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat? Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena ahli waris menurut Undang-undang memilik hak mutlak, yang diatur dalam pasal 913 KUH Perdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga ahli waris legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, kalaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris wasiat, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan
PENUTUP
Kesimpulan

Pembagian waris menurut Hukum Perdata Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, diantaranya:
1. Pewarisan menurut Undang-undang
2. Pewarisan menurut wasiat
Unsur-unsur Hukum Waris Perdata:
Pewaris, ahli waris, dan harta warisan.


DAFTAR PUSTAKA
1. Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
2. Sofwan, Ny Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1974.
3. http://eprints.undip.ac.id/16430/1/ANDREAS_PRASETYO_SENOADJI.pdf

No comments:

Post a Comment